''Arahnya memang (terkait kesimpulan pansus) seputar FPJP dan PMS,'' kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di gedung DPR kemarin (18/2). FPJP dan PMS selama ini memang membidik Boediono dan Sri Mulyani. Itu terkait dengan ada tidaknya pelanggaran hukum terhadap penggunaan dana FPJP dan PMS sebagai dasar pencairan dana bailout Bank Century Rp 6,7 triliun. Dalam kesimpulan sementara fraksi-fraksi, kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Fraksi Partai Demokrat dan PKB menyimpulkan FPJP dan PMS tidak menyimpang. Sebaliknya, tujuh fraksi lain, termasuk Golkar, menemukan pelanggaran hukum.
Priyo mengatakan adanya lobi yang telah dilaksanakan antara petinggi Demokrat dan Partai Golkar, termasuk dengan beberapa mitra koalisi lain. Apa pun tawaran yang dijanjikan kubu SBY, kata Priyo, hal itu tidak menggoyahkan sikap Golkar. Temuan data dan fakta atas pelanggaran yang terjadi dalam FPJP dan PMS tidak akan dinafikan. ''Selama data dan faktanya berbicara begitu, kami tak akan belok arah,'' tambah Priyo. Bagaimana jika nanti terus mendapat intimidasi, terutama soal reshuffle di kabinet? ''Kami akan bertahan. Kami akan menjaga martabat sebagai partai besar di negeri ini," tandas wakil ketua DPR tersebut.
Dia kembali menyatakan bahwa Golkar siap berpamitan kepada SBY bila sikap partainya terhadap masalah Bank Century berusaha dikaitkan dengan perombakan kabinet. "Kami pamit kalau ada menteri yang diganti, dan tentu itu wajar-wajar saja kan," ujarnya.
Meski demikian, Priyo yakin bahwa SBY tak me-reshuffle kabinet. Sebab, sejak awal SBY telah meminta agar persoalan Century dibuka seterang-terangnya.
Fraksi PKS juga mengakui adanya proses lobi yang dibangun kubu SBY. Namun, Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq mengaku tidak tahu-menahu isi pembicaraan menjelang rekomendasi pansus tersebut.
Menurut dia, Demokrat sah-sah saja menjalin komunikasi dan koordinasi. PKS saat ini memastikan tidak akan menyentuh posisi presiden. Dalam hal ini, batasan yang diatur dalam perppu sudah menegaskan bahwa presiden tidak terlibat. "Pijakan itu sudah jelas," katanya.
Namun, terhadap proses kebijakan yang diambil, PKS menempuh langkah objektif. Mahfudz menegaskan, PKS akan tetap berdasar pada data dan fakta yang didengar dan dikumpulkan dalam pansus. "Karena ini pandangan fraksi, mungkin PKS tidak akan berubah," tandas Mahfudz.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa mengakui, pertemuannya dengan para petinggi partai koalisi bukan berdasar arahan SBY. Menko Perekonomian itu menganggap pertemuan petinggi partai koalisi sebagai bentuk silaturahmi. ''Siapa saja boleh melakukan silaturahmi, komunikasi. Itu tidak ada masalah, tidak ada larangan,'' kata Hatta di Kantor Presiden kemarin.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Menag Suryadharma Ali menegaskan, sebenarnya pandangan sementara pansus adalah hal tidak lazim karena penyelidikan masih berjalan. "Nah, bila ada temuan-temuan baru, itu mungkin saja. Kan pendapat awal jadi berubah. Ketika pendapat awal itu berubah, nanti ada prasangka macam-macam," jelasnya.
Apakah perubahan pandangan bisa karena lobi? "Lobi itu sesuatu yang lumrah. Cuma salahnya, kita memaknai lobi itu negatif
Posting Komentar