Presiden SBY Harus Ambil Sikap Selesaikan Persoalan Politik Untuk Dinginkan Konflik dengan Partai Koalisi

Jumat, 12 Februari 2010 ·
JAKARTA - Konflik politik antara Partai Demokrat dan sejumlah anggota partai koalisi seharusnya bisa diredam. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku motor koalisi menyatakan, sudah saatnya isu perpecahan koalisi yang semakin berkembang itu proaktif diredam.

''Sebagai leader, presiden (SBY) harus mengambil sikap penyelesaian persoalan politik,'' ujar Burhanudin Napitupulu, politikus Partai Golkar, di gedung DPR kemarin (12/2).

Dari hasil pandangan awal fraksi dalam Pansus Angket Bank Century di DPR, Partai Demokrat sebagai representasi SBY terus mendesak adanya reshuffle menteri. Sebaliknya, kubu Istana Negara selalu membantah adanya rencana tersebut.

Menurut Burnap, sapaan Burhanudin, bantahan yang disampaikan perwakilan istana itu ternyata tidak mempan. Dua sikap bertolak belakang tersebut memanaskan suhu politik terkait kelanjutan koalisi. ''Seharusnya menjadi tugas RI-1 (presiden) untuk menyelesaikan. Ini bentuk manajemen krisis,'' ujar ketua Komisi II DPR tersebut.

Dia menilai, tidak pada tempatnya jika ada upaya untuk terus menjatuhkan menteri dari kader Golkar. Pandangan Golkar dalam Pansus Century berbeda dari posisi menteri. Apalagi, kinerja menteri dari Golkar tidak bermasalah. ''Kinerja Menko Kesra, menteri kelautan, siapa pun dari anggota Golkar jalan kok, tidak ada masalah,'' tegasnya.

Sikap Golkar dalam Pansus Century berdasar data dan fakta. Jadi, tidak bisa disebut ada hubungan antara kinerja menteri Golkar dengan anggota pansus. ''Jadi, harus kita pisahkan konstruksi Golkar di menteri dan di pansus,'' tegasnya.

Dia menyatakan, hubungan Demokrat dengan partai koalisi sudah sampai di ujung perpecahan. Konflik tersebut akan berlarut-larut jika SBY tidak segera turun tangan. ''Kalau tidak bisa selesai, biarlah show must go on. Kalau ada yang tersangkut, silakan diusut. Tapi, struktur yang sudah dibangun jangan dikorbankan,'' ujarnya.

Legislator dari Partai Demokrat Ramadhan Pohan menuturkan, SBY sebenarnya sudah membangun komunikasi politik. ''Sudah berjalan di level-level tertentu,'' katanya.

Bola panas yang kini terus berkembang, imbuh dia, sebenarnya dipicu tingkah polah partai-partai politik mitra koalisi. ''Parpol kita ini agak unik. Ada yang main di sini, main di sana, atau ingin main dua, tiga, sampai empat kaki,'' ungkapnya.

Kondisi itu diperparah kepemimpinan beberapa parpol mitra koalisi yang tidak solid, sehingga memunculkan faksi-faksi. ''Parpol (mitra koalisi, Red) tidak bisa menertibkan anggota-anggotanya yang ngomong sembarangan. Bahkan, sampai ada analisis dari anggota koalisi yang bilang ingin menjatuhkan pemerintahan SBY. Saya kira itu memang tidak mencerminkan karakter koalisi,'' bebernya.

Menurut Ramadhan, SBY tidak pernah berbicara reshuffle kabinet. ''Tapi, kalau ada usul yang masuk, jangankan dari Sekjen (DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin, Red), dari orang biasa sampai laporan media juga merupakan masukan kepada presiden dan tetap dipertimbangkan,'' jelasnya.

Wacana reshuffle yang sempat disampaikan Sekjen DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin, tegas dia, bukan berangkat dari semangat untuk membubarkan koalisi. Tapi, lebih menjadi peringatan agar koalisi bisa kembali erat. SBY, lanjut Ramadhan, tidak pernah menggunakan isu reshuffle untuk menekan mitra koalisi. ''Prinsipnya, SBY tidak pernah ancam-mengancam. Itu bukan tipikal SBY,'' tegasnya.

Dia juga membantah persoalan pajak perusahaan milik Aburizal Bakrie merupakan bagian dari tekanan politik.

Pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bhakti menuturkan, persoalan pajak memang harus diselesaikan tanpa pandang bulu dan tanpa diskriminasi. ''Tapi, pertanyaan saya, mengapa itu tidak pernah diselesaikan saat Aburizal Bakrie menjabat Menko Kesra dan Menko Perekonomian pada KIB I? Mengapa itu baru dimunculkan sekarang?'' katanya.

Dia berharap persoalan pajak tersebut tidak digunakan sebagai kartu truf untuk memberi tekanan secara politik. Sebab, praktik ancam-mengancam dalam politik sangat tidak sehat. Apalagi itu dilakukan terhadap anggota koalisi sendiri. ''Pendekatan ancaman atau pendekatan konflik dalam mempertahankan koalisi hanya menimbulkan perasaan sakit hati dan terjepit. Akhirnya, Anda tahu, semut saja kalau diinjak pasti menggigit,'' tegasnya.
Anda sedang membaca artikel tentang Presiden SBY Harus Ambil Sikap Selesaikan Persoalan Politik Untuk Dinginkan Konflik dengan Partai Koalisi dan anda bisa menemukan artikel Presiden SBY Harus Ambil Sikap Selesaikan Persoalan Politik Untuk Dinginkan Konflik dengan Partai Koalisi ini dengan url http://anandanurhadi.blogspot.com/2010/02/presiden-sby-harus-ambil-sikap.html,anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya jika artikel Presiden SBY Harus Ambil Sikap Selesaikan Persoalan Politik Untuk Dinginkan Konflik dengan Partai Koalisi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman anda,namun jangan lupa untuk meletakkan link Presiden SBY Harus Ambil Sikap Selesaikan Persoalan Politik Untuk Dinginkan Konflik dengan Partai Koalisi sumbernya.
| More

1 comments:

Anonim mengatakan...
13 Februari 2010 pukul 02.25  

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.
“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]

Posting Komentar

Cari Blog Ini

Powered By Blogger

Pengikut

Laman

 

SKY DASHBOARD | Copyright © 2009 - Blogger Template Designed By BLOGGER DASHBOARD