Kiemas masih menganggap Megawati tidak pernah menegaskan PDIP akan terus beroposisi. "Nggak bisa dibilang koalisi. Tapi, juga tidak bisa dibilang oposisi. Tapi, kritis," katanya seusai pembukaan Kongres III PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, kemarin (6/4).
Menurut Kiemas, dalam UUD 1945 memang tidak dikenal oposisi atau koalisi, tapi check and balances. Karena itu, Kiemas berkeyakinan pintu untuk berkoalisi tidak pernah tertutup. "Kan kata Ibu Mega, kalau rakyat menginginkan itu ya nggak dilarang. Kalau rakyat nggak mau, ya susah juga," katanya.
Sebaliknya, sejumlah kader muda PDIP dengan tegas menilai partainya tetap berada di luar pemerintahan SBY. Misalnya, Ganjar Pranowo, Eva Kusuma Sundari, Budiman Sudjatmiko, Arif Budimanta, dan Hasto Kristianto.
Ganjar Pranowo mengatakan, pidato Megawati menegaskan sikap oposisi. ''Tidak ikut di pemerintahan sekarang,'' katanya. ''Tapi, kalau pengamat bilang tidak ada oposisi, ya sudah sebut saja check and balances,'' ujarnya.
Budiman menyebut pidato Megawati sudah sangat jelas. ''Tidak perlu ada penafsiran lain seolah-olah masih ada kemungkinan PDIP bergabung dengan pemerintahan SBY-Budiono,'' ujar anggota Komisi II DPR itu.
Pandangan senada disampaikan Arif Budimanta. Menurut dia, Megawati menginginkan PDIP kembali menjadi alat perjuangan rakyat. Kekuasaan bukan satu-satunya orientasi politik PDIP.
Pramono Anung menyampaikan Kamis malam (8/4) mendatang, dilakukan pelantikan pengurus DPP PDIP baru. Selanjutnya, disusul penutupan kongres. Artinya, kegiatan ini maju sehari dari jadwal awal, yakni 9 April.
Menurut Pramono, awalnya ada alokasi waktu bagi 495 DPC untuk menyampaikan pandangan. Tapi, ternyata DPC-DPC itu mempercayakannya kepada DPD masing-masing. Jadi, hanya 33 DPD yang menyampaikan pandangan umum berdasar tabulasi hasil konfercab dan konferda.
Posting Komentar