"Itu terbukti dengan sejumlah penghargaan yang diraih Jatim, salah satunya Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya, yakni sebuah penghargaan kepada daerah yang dinilai berhasil melaksanakan program pemberdayaan perempuan secara berkesinambungan," katanya.
Untuk itu, dalam rakor itu, menteri meminta untuk menyinergikan program antara pemerintah kabupaten/kota, LSM, pemprov dengan pusat dalam hal perlindungan perempuan dan anak.
Menteri juga menyampaikan pesan dari presiden bahwa dalam Kabinet Indonesia Bersatu II juga terus mengutamakan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) karena mereka merupakan generasi penerus bangsa.
Linda juga menyampaikan pengalamannya ketika beberapa waktu lalu menghadiri pertemuan dengan menteri-menteri di PBB dan hasilnya adalah Indonesia terbukti lebih maju dari negara lain (negara tertinggal, berkembang, bahkan negara maju) karena Indonesia memiliki banyak aturan tentang perlindungan perempuan dan anak.
Menteri juga minta kepada jajaran tingkat kabupaten/kota sebagai ujung tombak pembangunan dan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, bekerja sama dan terus menjalin koordinasi dengan pemprov dan pemerintah pusat supaya tidak ketinggalan informasi.
"Tidak hanya itu, tapi juga melakukan kerja sama rutin dengan jejaring LSM maupun media massa untuk memperluas sosialisasi tentang PPA," ujarnya.
Sementara, Sekda Prov Jatim Dr Rasiyo menyampaikan, seiring dengan dilaksanakannya program pemberdayaan perempuan data yang mengacu dengan PPA, laju pertumbuhan penduduk 2009 di Jatim sebesar 0,52 persen, dengan angka kelahiran anak sebesar 1,9 persen.
"Artinya, rata-rata setiap keluarga mempunyai 1-2 anak dan hal itu berarti Jatim sudah sesuai dengan program KB. Itu merupakan prestasi yang luar biasa, karena keberhasilan dalam menekan angka pertumbuhan penduduk tidak lepas dari kesuksesan KB di Jatim," katanya.
Sementara indeks kesetaraan gender di Jatim sebesar 62,97 persen, sedangkan kasus KDRT pada 2009 sebanyak 88.836 kasus. "Direncanakan, tahun 2010 ini akan dibangun lima SMK tingkat internasional di Jatim. Nantinya SMK ini mengutamakan perempuan untuk bisa masuk, sehingga perempuan berhak mendapat tempat yang lebih baik," papar Rasiyo.
Untuk program tahun 2010 yang berkaitan dengan kesetaraan gender, yakni melakukan peningkatan kualitas pelayanan ibu dan anak dengan mendirikan poskesdes, menekan angka kematian bayi yang mencapai angka 28,24 persen per seribu kelahiran bayi pada tahun 2009, pengembangan eknomi lokal, misalnya, pendirian koperasi wanita dengan memberi bantuan Rp30 juta per desa.
"Untuk tahun 2011, Pemprov Jatim menargetkan semua anak harus tercatat kelahirannya," ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPPKB Jatim Dra Sukesi Apt mengatakan tujuan rakor ini untuk menyinergikan program pengarusutamaan gender antarkabupaten/kota dan PPA antara kabupaten/kota dengan pemerintah pusat, serta untuk menyamakan persepsi tentang penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak.
Rakor ini juga meminta komiten kepada semua kepala SKPD tingkat pemprov untuk membuat rancangan dan menganggarkan dana terutama tentang responsif gender.
Ketika memimpin serah terima jabatan Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Jawa Timur di Gedung Binaloka Adhikara, Kantor Gubernur Jatim, Sekdaprov menyebutkan program utama Gubernur Soekarwo dan Wagub Saifullah Yusuf yakni "pro-poor" (prorakyat) dan progender (properempuan
Posting Komentar