Jika terus dibiarkan, konflik itu dikhawatirkan bisa merembet atau ditiru sampai tingkat institusi terbawah. Untuk itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus segera turun tangan.
Hal itu bisa dilakukan karena Presiden adalah atasan langsung tertinggi di tubuh Polri, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
"Presiden Yudhoyono (mestinya) tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membenahi institusi Polri yang selama ini dianggap banyak bermasalah oleh masyarakat," saran guru besar ilmu kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar dihubungi melalui telepon, Sabtu (20/3/2010).
Menurut dia, Presiden SBY bisa memanfaatkan semua informasi yang keluar dari pernyataan dan tuduhan mereka yang lagi berseteru itu. Lalu, lanjutnya, dicari tahu sejauh mana kebenarannya.
Presiden untuk itu bisa perintahkan Kejaksaan Agung atau bahkan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ujar Bambang. Ia menilai, kekisruhan di tubuh Polri, khususnya di institusi Reserse dan Kriminal, tejadi akibat persoalan lama, lemahnya birokrasi, manajemen personel, serta mekanisme kontrol di dalam.
"Kalau sampai dibiarkan oleh Presiden, ya sama saja bohong. Ini kan kondisinya sudah sangat gawat, para petinggi di institusi penegak hukum malah saling tuduh," ujar Bambang
Posting Komentar