Laporan itu, antara lain, tertukarnya soal bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris di Bali dan rusaknya naskah soal di Jogjakarta. Ada pula pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) oleh salah seorang guru bahasa Indonesia di Bandung yang ikut menjaga ujian mata pelajaran tersebut.
Indikasi kebocoran juga mewarnai pelaksanaan unas seperti tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, tawar-menawar soal di Sumbar oleh beberapa pihak terhadap siswa.
Mendiknas M. Nuh mengatakan, untuk mengantisipasi kebocoran, pihaknya telah menyiapkan soal khusus. "Soal itu menjadi pengganti yang bocor atau rusak," terangnya di sela sidak kemarin. Menurut dia, soal khusus merupakan bagian dari rencana B yang dirancang Kemendiknas agar unas berjalan lancar. "Dengan begitu, soal yang bocor akan dikeluarkan untuk ujian ulangan," papar dia.
Fokus distribusi soal khusus itu adalah daerah yang terkategori hitam dalam tingkat kejujuran. Soal tersebut juga akan diberikan kepada peserta ujian yang mendapatkan kompensasi. "Misalnya, siswa yang menjadi wakil Indonesia dalam perlombaan badminton di Malaysia," ujarnya.
Menanggapi berbagai persoalan di lapangan, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi mengatakan berupaya mengatasi. "Untuk LJUN yang rusak, panitia segera mengopinya. Demikian pula soal ujian bahasa Indonesia yang tertukar dengan bahasa Inggris," ucap dia.
Djemari menambahkan, siswa yang terbukti berbuat curang akan didiskualifikasi. "Ujian utamanya dibatalkan. Tapi, dia tetap diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulangan," ujar Djemari.
Kepala Balitbang Mansyur Ramli mengatakan, isu kebocoran soal terjadi di Aceh dan Sumbar. "Di Sumbar terjadi tawar-menawar soal. Tapi, soal itu belum bisa dipastikan bocor. Bisa jadi soal tahun lalu yang diubah," terang dia. Pihaknya telah menyerahkan kepada polda untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Kemendiknas juga siap memberikan sanksi bila siswa terbukti membeli soal.
Terkait dengan tertukarnya soal di Bali, papar Mansyur, gubernur setempat telah me-warning percetakan yang ditunjuk. "Gubernurnya mengatakan akan menunda pembayaran tendernya. Sesuai dengan SOP, percetakan memang harus diberi sanksi," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Boediono bersama Mendiknas M. Nuh mengawali pelaksanaan unas hari pertama dengan sidak di beberapa sekolah. Jujukan pertama adalah SMAN 70 Jakarta. Selama kurang lebih 30 menit, Boediono meninjau pelaksanaan unas di sekolah yang berlokasi di kawasan Blok M itu. Dia juga berdialog dengan siswa.
Posting Komentar