"Saya kira baik listrik dan BBM itu kita menuju harga keekonomian, kita harapkan di 2014 dan 2015. Saat itu kita sudah sampai pada pemahaman bersama dan sudah dipraktikkan tentang harga keekonomian itu," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh seusai melantik pejabat eselon II di kantornya kemarin.
Seperti diberitakan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pernah menaikkan harga BBM secara signifikan pada Juli 2008, setahun menjelang pemerintah berakhir. Namun, sebelum Pemilu 2009, SBY kembali menurunkan harga BBM hingga tiga kali.
Sayang, Darwin tak menyebutkan secara khusus mengapa pemerintah memilih masa-masa berakhirnya pemerintah untuk menghentikan subsidi energi yang sangat strategis ini. Mantan ekonom dari Partai Demokrat itu menyatakan, penerapan harga keekonomian untuk harga jual listrik maupun BBM dapat mendidik masyarakat agar menjadi lebih efisien dalam penggunaan energi. "Salah satu yang terpikir adalah bagaimana kita mendidik masyarakat, termasuk yang tidak mampu, agar memahami harga keekonomian. Kalau harganya mahal, dia akan hemat," ujarnya.
Menurut dia, meski harga keekonomian sudah diterapkan, pemerintah bisa saja tetap memberikan subsidi langsung untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Karena itu, pihaknya mengingatkan suatu saat harga keekonomian pasti terjadi. "Pada waktunya, kita akan mengubah subsidi pada harga, menjadi subsidi pada golongan yang tidak mampu," ungkapnya.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa meluruskan pernyataan koleganya. Menurut dia, tidak ada istilah pencabutan subsidi pada 20014-2015. Menurut Hatta, yang dimaksudkan Menteri Energi adalah bagaimana pemerintah menerapkan sistem subsidi sesuai target atau subsidi itu hanya diterima oleh yang berhak.
Hatta menjelaskan, pengalihan itu misalnya bagaimana mengubah sistem subsidi harga yang saat ini diterapkan. "Misalnya pemberian subsidi listrik, 50 persen itu sekarang diterima oleh yang tidak berhak. Kami tidak mau yang seperti itu," katanya. Dengan demikian, yang dimaksud pencabutan adalah mengubah roadmap pemberian subsidi.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono juga menambahkan, sebenarnya dalam rencana dan strategi BPH Migas, pencabutan subsidi BBM harus dilakukan pada 2010. Namun, rencana tersebut belum terealisasi karena masih rendahnya daya beli masyarakat. Dia menyatakan akan mengikuti kapan pemerintah memberlakukan harga keekonomian itu. Pencabutan subsidi, lanjutnya, sebenarnya relevan untuk dilakukan mengingat terus membengkaknya besaran subsidi dalam APBN, sementara hingga saat ini subsidi masih juga dinikmati golongan mampu. "Subsidi BBM memang sudah menggerus uang yang cukup besar," sebutnya.
Tubagus menyatakan, saat ini pihaknya menguji coba pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dengan menggunakan kartu fasilitas (smart card) di Pulau Bintan dan Batam.
Posting Komentar