Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Aziz mengatakan, pemboikotan DPR terhadap mitra kerja dari pihak pemerintah baru bisa dilakukan setelah ada keputusan formal dalam rapat paripurna DPR. "Jadi, kalau rapat paripurna memutuskan untuk memboikot, maka rapat-rapat dengan Menkeu bisa terancam. Termasuk rapat dengan Badan Anggaran," ujarnya saat dihubungi kemarin (9/3).
Harry mengakui, wacana untuk memboikot Sri Mulyani semakin santer terdengar di antara anggota DPR setelah mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tersebut dinilai bersalah dalam kasus bailout Bank Century. Bahkan, di internal Badan Anggaran, wacana ini juga semakin mengemuka dalam rapat-rapat informal. "Memang semakin banyak yang bicara soal ini (pemboikotan)," katanya.
Menurut Harry, jika wacana pemboikotan semakin santer, maka bisa saja fraksi-fraksi di DPR mengusulkan agar pemboikotan tersebut dibahas dalam sidang paripurna pada 5 April 2010 mendatang setelah masa reses. Jika rapat paripurna itu akhirnya menyetujui adanya pemboikotan terhadap Menkeu, maka rapat pembahasan RAPBN-P 2010 yang telah dijadwalkan pada 9 April 2010 bisa batal. "Tapi ini masih berandai-andai," ucapnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi santai adanya ancaman boikot DPR tersebut. Menurut dia, pembahasan APBN terkait kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional. "Jadi, saya tetap optimistis bahwa politisi di DPR akan bijak dan tetap memprioritaskan kepentingan nasional di atas kepentingan politik tertentu," ujarnya dalam acara press gathering dengan pimpinan media asing di Kantor Kementerian Keuangan tadi malam.
Sri Mulyani mengatakan, jika memang pemboikotan terjadi dan pembahasan APBN-P molor, maka sesuai konstitusi, pemerintah tetap bisa menggunakan APBN 2010 yang sudah disahkan. "Jadi, sebetulnya kebijakan anggaran akan tetap bisa berjalan," katanya.
Meskipun demikian, Sri Mulyani tetap mengimbau agar semua pihak bisa lebih bijaksana, sehingga pembahasan APBN-P 2010 tetap bisa berjalan lancar. Sebab, menurut dia, RAPBN-P 2010 yang akan diajukan pemerintah lebih responsif terhadap berbagai perubahan kondisi eksternal maupun internal, sehingga lebih tepat sasaran, terutama untuk mencapai target-target pertumbuhan ekonomi.
Posting Komentar