Berdasar hasil pengundian, pasangan Bagio Fandi Sutadi-Mazlan Mansur (Dimaz) mendapat nomor urut satu. Pasangan Fandi Utomo-Yulius Bustami (Fu-Yu) nom

Pengundian nomor urut pasangan calon wali kota-wakil wali kota di Kantor KPU Surabaya kemarin berlangsung tertib dan lancar. Kendati masing-masing pasangan membawa pendukung, tidak ada insiden yang mengganggu jalannya acara.

Berdasar hasil pengundian, pasangan Bagio Fandi Sutadi-Mazlan Mansur (Dimaz) mendapat nomor urut satu. Pasangan Fandi Utomo-Yulius Bustami (Fu-Yu) nomor dua. Lalu, angka tiga digunakan pasangan Arif Afandi-Adies Kadir (Cacak). Nomor empat untuk pasangan yang diusung PDIP, Tri Rismaharini-Bambang D.H., dan nomor lima milik pasangan dari jalur independen, Fitradjaja Purnama-Naen Suryono.

Bagaimana respons setiap pasangan? Semua merasa beruntung mendapat nomor urut tersebut. Bagi mereka, nomor urut itu bisa membawa keberuntungan alias hoki. Semua juga membuat rasionalisasi sendiri-sendiri.

Simak saja komentar para calon. ''Saya cukup surprised mendapat nomor urut satu,'' ujar Sutadi. Menurut Sutadi, angka satu seolah selalu melekat pada dirinya. Mulai nomor register pendaftaran, nomor undian antrean, hingga nomor urut, semua satu. ''Bahkan, yang datang kali pertama ke kantor KPU adalah saya,'' tutur mantan asisten I Sekkota itu.

Dia berharap, hasil coblosan juga menempatkan dirinya pada angka satu alias pemenang. ''Pilwali kan memperebutkan Surabaya 1. Nah, jangan-jangan ini pertanda bahwa saya juga akan menjadi Surabaya 1,'' tutur mantan camat Pabean Cantikan itu, lantas tersenyum. Pernyataan Sutadi langsung disambut kor setuju pendukungnya.

Sebelumnya, salah seorang anggota tim pemenangan Dimas, M. Mansur, berharap mendapat nomor urut tiga. ''Yang penting sama-sama ganjil. Angka-angka itu kan tidak mungkin dimulai kalau tidak diawali dari satu,'' kilah Musyafak Rouf.

Lain lagi ungkapan cawali yang mendapat nomor urut 2, Fandi Utomo. Dia merasa senang dengan nomor urut dua. Sebab, nomor itu bisa mengingatkan pemilih pada tanggal coblosan, yakni 2 Juni. ''Ingat, tanggal 2 nyoblos nomor dua,'' katanya. ''Ini memudahkan tagline kampanye kami,'' tambah Fandi.

Tim sukses SBY pada Pemilu Presiden 2004 itu juga sering melakukan selebrasi dengan mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah sesaat setelah acara pengundian. Menurut Fandi, banyak makna yang terkandung pada angka dua. Antara lain, simbol kemenangan ketika dua jari itu membentuk huruf V sebagai simbol victory dan simbol peace (damai). ''Maknanya, angka dua bisa menang dan damai. Bisa juga kalau dua jari itu didatarkan membentuk huruf F, huruf depan nama saya,'' ujar Fandi sambil mempraktikkan.

Pasangan Cacak (Cak Arif-Cak Adies) juga menyatakan sangat gembira mendapat nomor urut tiga. Arif menganggap angka tiga sebagai angka keramat. ''Sebenarnya angka 13 lah, tapi tetap saja ada unsur 3-nya,'' tutur Arif. Arif lantas mengaitkan dengan pengundian nomor urut yang dilakukan pada tanggal 3. ''Pengundian tanggal 3, dapat nomor urut 3, dulu mendaftar di Demokrat dan KPU tanggal 13 pukul 13.13,'' ucapnya. ''Jangan lupa, partai pengusung utama kami, Partai Demokrat, memiliki nomor 31,'' imbuhnya. Adies menambahkan, di antara lima pasangan calon, nomor 3 berada di tengah. Itu , menurut Adies, bisa dimaknai bahwa pasangan Cacak akan bersikap adil kepada warga Surabaya.

Di bagian lain, pasangan Risma-Bambang juga mengatakan bersyukur mendapat nomor empat. ''Dengan nomor empat, semua pasti lewat,'' kata Bambang, bercanda. Dia mengatakan, pihaknya mensyukuri berapa pun nomor urut yang didapat. ''Itu adalah kersaning gusti. Yang penting adalah nanti perolehan suara tetap menjadi yang nomor satu,'' kata Risma, dengan nada yakin.

Bagaimana Fitra-Naen yang mendapat nomor urut lima? Fitra mengatakan telah memiliki firasat akan mendapat nomor urut lima. ''Dari awal, saya sudah memprediksikan nomor lima,'' kata Fitra kemarin. Namun, dia optimistis, nomor urut itu akan berbalik dengan perolehan suara saat coblosan. ''Saat pemungutan nanti, ganti menjadi nomor urut satu,'' ucapnya.

Setelah pengumuman nomor urut, tim bentukan Fitra akan memulai memasang tanda gambar yang mengenalkan pasangan itu. ''Kami akan memasang gambar setelah semua jelas. Kami bersepakat menciptakan pengenalan yang lebih berwawasan lingkungan,'' katanya.

Acara pengundian nomor urut kemarin dikawal ketat aparat Polwiltabes Surabaya. Bahkan, Kapolwiltabes Surabaya Kombespol Ike Edwin ikut turun mengamankan acara tersebut. ''Ini adalah antisipasi pengamanan karena lima pasang cawali-cawawali berkumpul bersama. Massa yang datang pasti banyak dan majemuk,'' ucap orang nomor satu di jajaran kepolisian Surabaya itu.

Ike menjelaskan, pihaknya menerjunkan sekitar 3.500 personel polisi. Termasuk pula satu unit watercannon untuk antisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Rupanya, pengamanan yang dilakukan polwil itu sekaligus rangkaian pengamanan untuk pertandingan Persebaya-Persija kemarin sore.

Kesimpulan Pleno Munas Tarjih PP Muhammadiyah, Rekomendasikan Bunga Bank Haram

Majelis Tarjih dan Tajdid PP (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan hukum bunga bank. Kesimpulan yang diambil dalam sidang pleno musyawarah nasional (munas) tarjih di aula BAU Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kemarin (3/4) memutuskan bahwa hukum bunga bank konvensional adalah haram.

Sebagaimana dilaporkan Radar Malang (Jawa Pos Group), hukum haram ini tidak hanya berlaku untuk bank milik pemerintah, tapi juga bank yang dikelola swasta. ''Kami menyimpulkan bunga bank itu riba. Sedangkan hukum riba adalah haram,'' ujar Ki Ageng Abdul Fattah Wibisono, wakil sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, kemarin.

Dia menuturkan, majelis tarjih dan tajdid memakai dasar kajian bahwa sifat bunga bank tersebut mirip dengan riba. Sifat itu adalah adanya tambahan sebagai imbalan mendapatkan modal dalam waktu tertentu, ada perjanjian yang mengikat, dan penikmat transaksi di bank itu hanya pemilik modal. ''Kami menilai ada tirani (dzulmun) pemilik modal terhadap nasabah,'' ungkapnya.

Keputusan itu sebenarnya bukan hal baru di kalangan Persyarikatan Muhammadiyah. Pada 1968, saat muktamar tarjih (kini musyawarah nasional) di Sidoarjo, majelis tarjih juga mengeluarkan keputusan bahwa bunga bank haram.

Hanya, yang diharamkan ketika itu hanya bank konvensional milik swasta. Bunga bank milik pemerintah masih masuk kategori mutasyabihat (hukum mengambang). Alasannya, dana dari bank pemerintah saat itu dinilai lebih banyak diwujudkan untuk pembangunan negara, seperti membangun jalan, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lain.

Sebaliknya, keuntungan bank swasta dianggap hanya dinikmati para pemilik modal. ''Sekarang kan beda. Sejak era reformasi ada kebijakan privatisasi bank pemerintah. Jadi, pemegang saham mayoritas di bank pemerintah pun swasta,'' tutur Fattah.

Sebagai solusi atas keputusan haram ini, majelis tarjih mengimbau umat Islam untuk pindah ke bank yang menggunakan dan menerapkan sistem syariah. Menurut pemahaman majelis tarjih, sistem syariah tidak mengandung unsur riba.

Hanya, Fattah mengakui bahwa penerapan hukum itu tidak bisa berlangsung serta merta. Sebab, majelis tarjih memahami bahwa belum semua bank syariah di tanah air menjangkau seluruh wilayah pelosok hingga kecamatan. ''Sementara masih diberi pilihan untuk memanfaatkan bank konvensional dan bank syariah. Namun, ke depan semua wajib ke bank syariah,'' jelas Fattah.

Kasus mafia pajak yang sedang bergulir dengan aktor utama Gayus Tambunan, membuat karir emas dua jenderal polisi, Brigjen Edmond Ilyas dan Brigjen Rad

Kasus mafia pajak yang sedang bergulir dengan aktor utama Gayus Tambunan, membuat karir emas dua jenderal polisi, Brigjen Edmond Ilyas dan Brigjen Radja Erizman, berada di ujung tanduk. Mereka dinyatakan bersalah dalam pelanggaran kode etik. Ini merupakan hasil pemeriksaan maraton yang dilakukan penyidik dari Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Baik Edmond maupun Radja terindikasi menyalahgunakan wewenang saat menjabat direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim.

"Dari catatan Divisi Propam tadi, secara umum ada prosedur-prosedur yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian, dalam kapasitas sebagai penyidik yang seharusnya melakukan penyidikan dengan benar, ada hal-hal yang tidak dilaksanakan. Hal-hal seperti inilah kaitannya dengan kode etik profesi," kata Wakil Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Sulistyo Ishak setelah mengikuti rapat analisis evaluasi di ruang rapat utama Mabes Polri kemarin (3/4).

Menurut Sulistyo, salah satu yang tidak dilakukan penyidik yang berada dalam pengawasan kedua jenderal itu adalah menahan tersangka. Selain itu, tidak ada barang bukti yang seharusnya disita. Namun, pelanggaran tersebut sejauh ini belum meng­arah ke tindak pidana.

"Jadi, penanganan kasus ini bertahap. Tidak semuanya langsung digeneralisasi. Kasus yang kita tangani juga kita gelar. Dengan penggelaran, juga akan diketahui mana-mana yang harus diperdalam kembali," kata Sulistyo yang besok (5/4) dilantik Kapolri sebagai Kapolda Lampung menggantikan Edmond Ilyas.

Kesalahan kode etik untuk level jenderal biasanya berujung pada mandeknya jabatan. Apalagi, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri secara tegas tak akan melindungi siapa pun anggotanya yang bersalah.

Kemarin Kapolri dan para perwira tinggi menggelar rapat ana­lisis evaluasi penyidikan di ruang rapat utama Mabes Polri. Menurut Sulistyo, langkah itu dilakukan untuk sinergi tiga tim yang terlibat dalam penanganan kasus ini, yakni tim Propam, tim penyidik kasus dugaan korupsi dan penggelapan Rp 24,6 miliar, dan tim penyidik dugaan rekayasa kasus.

Radja Erizman adalah perwira tinggi angkatan 1985 yang sudah berpangkat brigjen di usia 48 tahun. Dia pernah menjabat Kasat Reserse Umum Polda Metro Jaya (2002) de­ngan pangkat AKBP. Lalu, Kapolres Metro Depok (2003).

Setelah menjabat Kanit V Direktorat Tipiter Bareskrim (2006), Radja menjabat direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya (2008), jabatan bergengsi yang diberikan kepada perwira-perwira yang akan dipromosikan.

Benar saja, setahun kemudian, Radja ditarik menjadi wakil direktur III Korupsi dan White Colar Crime Bareskrim pada 14 Juli 2009 sampai 17 Oktober 2009. Setelah itu dia dipromosikan menjadi direktur II Ekonomi khusus sampai sekarang.

Sedangkan Edmond adalah alumnus Akpol 1981. Dia pernah menjadi Kapolres Jakarta Pusat, Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kapolwil Bandung, lalu menjadi direktur II Eksus dan promosi sebagai Kapolda Lampung sebelum akhirnya dicopot.

Sumber Jawa Pos di tim bentukan Kapolri menyebut ada orang lain di luar Edmond dan Radja yang segera diperiksa. "Dia levelnya lebih tinggi," kata sumber itu.

Menurut dia, dari pengakuan Edmond, ada pihak lain yang melakukan intervensi. "Tapi ingat, kami bekerja berdasar fakta, bukan pengakuan. Keterangan-keterangan itu akan kami konfrontasi sebelum memeriksa orang baru," ujarnya.

Soal dugaan penerimaan suap, menurut sumber itu, Edmond pernah menerima bantuan dari Andi Kosasih. "Tapi, pengakuannya itu untuk bantuan gempa Padang Sumatera Barat 2009," katanya.

Pemeriksaan Kompol Arafat dan Sri Sumartini juga mengarah pada adanya oknum jenderal lain di luar Edmond dan Radja. "Mereka itu levelnya penyidik muda, tapi bisa deal dengan imbalan. Pasti ada pelindungnya," kata sumber itu.

Kompol Mohammad Arafat Enanie terbukti menerima motor Harley-Davidson, rumah, dan sebuah mobil suv (special utility vehicle). Sedangkan AKP Sri Sumartini menerima uang Rp 100 juta. Dana "haram" itu digunakan untuk umrah.

Dua perwira menengah di atas Arafat dan Sri, yakni Kombes Pambudi Pamungkas dan Kombes Eko Budi, juga diperiksa. Namun, untuk sementara belum ada indikasi bahwa mereka menerima dana dari Gayus Tambunan. Keduanya dicopot dari jabatannya di bareskrim dan dimutasikan sebagai perwira detasemen markas (Denma).

Terkait dengan informasi pemeriksaan ke level bintang tiga, Wakadiv Humas Sulistyo Ishak belum mengonfirmasinya. "Terus terang, saya bukan bagian dari tim penyidiknya. Jadi, apa yang saya sampaikan sebatas yang kami ketahui," kata Sulistyo.

Yang jelas, sudah ada tujuh tersangka dalam kasus ini. Seorang tersangka baru, Alif Kuntjoro, ditahan kemarin. "Dia yang disuruh Gayus memberikan hadiah motor gede (Harley-Davidson) ke Kompol A (Arafat). Dia pekerja bengkel," katanya.

Sulistyo mengatakan, Alif ditetapkan tersangka karena yang bersangkutan mengetahui bahwa moge hitam itu untuk menyuap penyidik. Sebelumnya, moge itu ditahan sebagai barang bukti dan diparkir di Bareskrim Mabes Polri. Namun, saat ini tidak diketahui ke mana moge itu disimpan. Enam tersangka lain, yaitu GT (Gayus Tambunan), AK (Andi Kosasih), HH (Haposan Hutagalung), A (Kompol Arafat), S (AKP Sri Sumartini), dan L (Lambertus).

Kemarin advokat senior Adnan Buyung Nasution mengunjungi Gayus di Mabes Polri. Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu ditunjuk sebagai kuasa hukum Gayus. "Kemarin istri Gayus dan ibu mertuanya datang ke rumah saya dan meminta saya menjadi pengacara Gayus. Saya datang ke sini untuk memastikan apakah benar Gayus yang ingin," katanya.

Menurut Buyung, Gayus harus dibela karena pasal yang disangkakan sangat berat. "Sangat berat seperti pencucian uang, penggelapan, dan pengemplang pajak. Harus dibela," ujarnya.

Dia meminta persidangan kasus ini berjalan transparan. "Dengan kasus ini, saya ingin membongkar kasus korupsi yang kecil sampai besar. Seperti yang diungkapkan Susno Duadji," katanya.

Dia berharap penegak hukum tidak hanya fokus pada Gayus untuk membongkar makelar kasus di perpajakan. "Harus juga di pengadilan, kejaksaan, polisi, dan pengacara yang menyalahi wewenang. Semua harus ditindak," katanya.

Susno dan Gayus Akan Dikonfrontasi DPR

Komisi III DPR mulai turun tangan menyelidiki kasus mafia pajak. Komisi bidang hukum DPR itu berencana memanggil mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji dan tersangka kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Keduanya akan dimintai keterangan dalam waktu berbeda.

"Selasa (6 April, Red) kami akan panggil Susno, meski ada juga yang mengusulkan memanggil Gayus lebih dulu," kata Fahri Hamzah, wakil ketua Komisi III DPR, di sela-sela diskusi di Galeri Cafe, Jakarta, kemarin (3/4).

Dia menyatakan, pemanggilan Susno dilakukan langsung oleh Komisi III DPR. Komisi III memiliki kewenangan memanggil karena masih terafiliasi dengan Mabes Polri. Sementara, untuk Gayus, Komisi III berkoordinasi dengan Komisi XI DPR. Kasus pajak yang disangkakan ke Gayus merupakan ranah komisi bidang keuangan itu. "Pemanggilan Gayus nanti dengan rapat gabungan," ujar Fahri.

Menurut Fahri, komisi III menilai perlu adanya investigasi menyeluruh atas penerimaan pajak. Tidak hanya pada proses pajak, birokrasi pemerintah, Polri, dan jaksa juga perlu diinvestigasi. Selama ini mafia kasus tidak hanya bekerja di satu lembaga. Tidak hanya di perpajakan, tapi juga di lembaga pendapatan negara seperti bea dan cukai. "Markus itu bekerja lintas lembaga, sehingga perlu audit investigasi menyeluruh," desak Fahri.

Proses investigasi itu, kata Fahri, bisa dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga tinggi negara itu memang tidak memiliki wewenang mengaudit pajak. Namun, BPK bisa diberi wewenang khusus untuk melakukan audit investigatif sebagaimana keinginan komisi III

Gayus Tambunan memang spesial. Pegawai Pajak itu dijemput oleh jenderal dari Singapura, lalu setiba di Jakarta, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danu

Gayus Tambunan memang spesial. Pegawai Pajak itu dijemput oleh jenderal dari Singapura, lalu setiba di Jakarta, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) menyempatkan diri minum teh bersama.

Peristiwa itu terjadi Rabu (31/3) saat Gayus tiba di Mabes Polri. Gayus saat itu dibawa ke gedung Rupatama Mabes Polri, di mana di gedung tersebut Kapolri mengantor. Namun Gayus tidak dibawa ke ruang Kapolri, melainkan ke ruang Deputi Operasi.

"Tadi malam yang bertemu dengan Gayus adalah Wakapolri, Irwasum, dan juga ada Pak Kapolri. Mereka bertemu sambil minum teh di ruangan itu," ujar Yuda yang mendampingi Gayus, kepada detikcom, Kamis (1/4/2010). Yuda adalah sepupu Malina Anggraeini, istri Gayus Tambunan.

Pada pertemuan itu, Kapolri memberi wejangan agar Gayus terbuka selama diperiksa penyidik.

"Pak Kapolri berpesan kepada Gayus untuk terbuka. Wakapolri dan Irwasum juga memberikan semangat agar Gayus mau berbicara jujur," jelas Yuda.

Yuda melihat belum ada proses BAP yang dilakukan oleh penyidik kepada Gayus. "Belum dilakukan BAP. Tadi malam hanya ngobrol santai saja," katanya.

Yuda menambahkan, hari ini keluarga belum berencana menengok Gayus. "Kemarin kan sudah ketemu sebentar di bandara. Hari ini belum ada rencana keluarga untuk menengok Gayus di Mabes Polri," pungkasnya.

Pada Rabu (31/3) kemarin, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi membantah Gayus Tambunan dibawa ke ruang kerja Kapolri untuk menemui BHD. Menurutnya, Gayus ditempatkan di ruang Deputi Operasi di gedung Rupatama Mabes Polri yang juga berdekatan dengan ruang kerja Kapolri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Edward Aritonang mengatakan, pengacara Haposan Hutagalung diduga menjadi "sutradara" untuk merekayasa kasus Gayus

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Edward Aritonang mengatakan, pengacara Haposan Hutagalung diduga menjadi "sutradara" untuk merekayasa kasus Gayus Tambunan.

"Adanya aliran dana dalam kasus ini diatur penuh oleh HH (Haposan Hutagalung). Ia sebagai sutradara yang menskenariokan itu," katanya di Jakarta, Rabu malam.

Ia mengatakan, Polri masih menyelidiki aliran dana itu termasuk pihak-pihak yang menerima aliran dana.

Menurut dia, Haposan yang pernah menjadi kuasa hukum Gayus memegang peranan penting dalam membuat skenario kasus Gayus.

HH, katanya, merancang skenario agar uang Gayus Rp25 miliar dapat dicairkan dan dia juga mencari orang untuk mengaku sebagai pemilik uang.

Untuk merancang skenario itu, ujarnya, HH mengadakan dua kali pertemuan di dua hotel berbeda di Jakarta.

Pertemuan pertama di Hotel S dihadiri oleh Haposan, Andi Kosasih dan Gayus Tambunan.

"Setelah pertemuan pertama sepakat, mereka mengadakan pertemuan kedua di Hotel KJ bersama dengan penyidik yang menangani yakni Kompol A dan seorang petugas administrasi penyidikan," katanya.

Pertemuan itu menghasilkan skenario jalannya perkara yang dihadapi Gayus.

Andi Kosasih telah menyerahkan diri ke Polri dan kini ditahan, demikian juga Kompol Arafat (Kompol A) juga telah ditahan.

Andi ditahan karena memberikan keterangan palsu karena mengaku sebagai pemilik uang sedangkan Arafat ditahan karena diduga menyalahgunakan wewenang.

Ia mengatakan, adanya peran penting Haposan itu terungkap dalam interogasi awal yang dilakukan oleh penyidik Polri.

Penyidikan akan diteruskan malam ini setelah istirahat untuk shalat dan makan malam.

Sebelum diperiksa, Gayus diperiksa oleh dokter kepolisian dan dinyatakan sehat untuk menjalani pemeriksaan.

Aritonang mengatakan, Gayus pulang ke Indonesia secara mandiri dan tidak ada penangkapan di Singapura oleh Polri.

Polri baru menangkap Gayus setelah tiba di Indonesia dan telah diberikan surat penangkapan.

Ia mengatakan, pemeriksaan masih akan dilanjutkan malam ini hingga besok.

Polri telah menjadikan dia sebagai tersangka kasus pencucian uang, pemberian keterangan palsu dan suap.

Soal anak dan isteri Gayus, Aritonang mengatakan, mereka masih berada di Singapura dan tidak pulang bersama Gayus.

"Mungkin, besok mereka akan datang menyusul ke sini," katanya.

Penyidik Polri masih memeriksa tersangka Gayus Tambunan. Dalam pemeriksaan, dia menyebut mantan pengacaranya, Haposan Hutagalung, sebagai sutradara ka

Penyidik Polri masih memeriksa tersangka Gayus Tambunan. Dalam pemeriksaan, dia menyebut mantan pengacaranya, Haposan Hutagalung, sebagai sutradara kasus yang membelitnya.

"Ada peran penting oknum lawyer yang mendampingi untuk mengatur skenario bagaimana mencairkan dana itu," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Edward Aritonang di Jakarta, Rabu 31 Maret 2010.

Edward mengatakan sebenarnya Haposan sudah tidak menjadi kuasa hukum Gayus sejak 1 September 2009. Gayus telah mencabut kuasanya pada waktu itu.

"Pada 1 September kuasa dicabut tapi masih berperan penting untuk mengatur bagaimana bisa mencairkan sisa uang itu," kata dia. "Termasuk mencari orang yang bisa mengakui uang itu."

Untuk mengatur skenario pencairan dana, kata dia, Gayus, Haposan, dan Andi Kosasih mengadakan pertemuan sebanyak dua kali. Pertama pertemuan dilakukan di Hotel S, hanya dihadiri oleh ketiga orang itu. Kemudian, pertemuan kedua diadakan di Hotel KC dengan dihadiri oleh penyidik.

"Setelah mereka rampung mereka mengadakan pertemuan kedua dengan mengundang penyidik, Kompol A dan salah seorang temannya dari administrasi penyidikan di hotel KC," kata dia. "Di sinilah dirumuskan bagaimana pemeriksaan dan arah pemeriksaan itu dilakukan."

Dari skenario yang diungkapkan oleh Gayus, Polri mengindikasikan adanya aliran dana dari rekening Gayus ke beberapa orang.

"Sepenuhnya diserahkan pada HH yang disebut sebagai sutradara yang mengatur skenario ini," kata dia.

Gayus merupakan tersangka dugaan makelar kasus pajak karena di rekeningnya terdapat uang senilai Rp 25 miliar yang diduga merupakan titipan pengusaha kenalannya yang ingin membeli tanah.

Bantah Operasi Plastik, Dewi Perssik Ngaku Pinter Dandan

Sudah cukup lama Dewi Perssik menghilang dari publikasi media. Tiba-tiba dia muncul main di film TIRAN dan datang ke preskon di FX Plaza, Senin (29/3). Kalau dilihat-lihat penampilan Dewi terlihat beda. Terutama

pada bagian wajah. Paras Dewi kini terlihat lebih tirus dari sebelumnya. Bisik-bisiknya dia melakukan operasi plastik. Mendapat tudingan seperti itu artis asal Jawa Timur itu berusaha tenang.

"Kalau dulu saya ini kan orang kampung yang datang ke kota yang tidak pinter dandan. Nah, sekarang saya telah jadi orang kota jadi pinter dandan. Apalagi saya sudah berkali-kali menjanda," ujarnya dengan suara ditekan.

Dewi sepertinya tak mau ambil pusing dengan tudingan soal operasi plastik. Dia mengatakan kalau pria-pria yang pernah menikahinya (Saiful Jamil dan Aldi Taher) pasti tahu bedanya.

"Jadi kalau pingin tanya asli apa palsu, tanya sama mereka (mantan suaminya). Atau ada yang pingin nyoba?" ujarnya menantang.