TOGEEL JITU HARI INI

Ramalan togel hari ini kamis tgl 29-03-2010.(4d 1834) (3d 834) (2d 34 cadangan 23-73-36-10-01-78-89-28-18) (makao/colok bebas 2d 34) (colok bebas 3) (shio 10 cadangan shio 12-shio 1).info lebih lengkap hub saya di no 081358488881&081913884450.facebook peramaltogel

30 Kabupaten Tak Punya Kantor Peradilan

Sejumlah kabupaten daerah pemekaran tak memiliki kantor peradilan. Karena itu, Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A. Tumpa khawatir keterbatasan infrastruktur hukum tersebut memicu terjadinya main hakim sendiri alias pemberlakuan hukum rimba bagi sebagian pencari keadilan.

''Kami akan mengupayakan agar masyarakat mempunyai saluran untuk menyelesaikan permasalahan hukum,'' kata Harifin saat meresmikan beroperasinya tiga gedung peradilan di Pontianak kemarin (27/3).

Menurut Harifin, jika terjadi hukum rimba, kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum menjadi berkurang. ''Hal itu disebabkan yang kuat akan menang,'' tuturnya.

Dia mengakui, untuk se-Indonesia, terdapat sekitar 30 kabupaten yang belum memiliki kantor peradilan. Termasuk, beberapa kabupaten di Kalbar. ''Yang belum memiliki kantor peradilan ini masih menggunakan saluran untuk mencari keadilan ke kabupaten/kota induk," jelasnya.

MA akan terus-menerus mengupayakan agar kabupaten/kota tersebut memiliki kantor peradilan. Realisasinya tentu bergantung alokasi anggaran dari pemerintah. ''Kami berharap alokasi anggaran semakin baik setiap tahun," ujarnya.

Sesuai anggaran yang telah dialokasikan pemerintah, lanjut Harifin, telah dibangun beberapa kantor peradilan. Tapi, alokasi tersebut belum memadai untuk membangun kantor-kantor peradilan dan kelengkapannya di tiap kabupaten.

Pada 2009 pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 340,4 miliar untuk peradilan umum, Rp 336,1 miliar untuk peradilan agama, Rp 21,8 miliar untuk peradilan tata usaha negara, dan Rp 25,8 miliar untuk peradilan militer.

Harifin menjelaskan, pembangunan kantor-kantor peradilan dan kelengkapannya tersebut tidak mendorong masyarakat untuk beperkara. ''Justru kami mendorong agar masyarakat bisa menyelesaikan persoalan dengan cara damai sebelum maju ke pengadilan," ungkapnya.Dengan dipilihnya jalan damai tersebut, semua pihak diharapkan merasa menang (win-win solution). Tentu berbeda bila suatu persoalan yang telah sampai ke pengadilan, akan muncul pihak yang menang dan kalah

Karwo-Saiful Ajak Warga Malang Jalan Bareng

Puluhan ribu warga Malang Raya kemarin (28/3) tumplek bleg di lapangan Rampal untuk mengikuti jalan sehat Wong Malang Raya Mlaku Bareng Pakde Karwo-Gus Ipul. Mulai pukul 05.30, luberan masyarakat terus memadati lapangan itu, tempat start dan finis jalan sehat tersebut.

Acara itu terasa istimewa karena Gubernur Jatim Soekarwo dan Wagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul) ikut serta di tengah-tengah warga Malang Raya.

Pakde Karwo -sapaan Soekarwo- memberikan apresiasi terhadap antusiasme warga yang begitu tinggi. Karena itu, dia meminta agar masyarakat selalu menjaga kekompakan. "Saya yakin wong Malang rukun dan kompak," tegas dia.

KH Sahal Mahfudz dan Prof KH Said Aqil Siradj Pimpin NU Hasyim Mundur dari Pemilihan Rais Am

Tuntas sudah perhelatan akbar Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama (NU). Penutupan gawe lima tahunan organisasi masyarakat terbesar itu dihelat di Asrama Haji Sudiang tadi malam. Hasil muktamar tersebut mengamanatkan KH Sahal Mahfudz sebagai rais am dan Prof KH Said Aqil Siradj sebagai ketua umum Pengurus Besar NU untuk masa khidmat 2010-2015.

Pemilihan rais am berlangsung dramatis. Kiai Sahal bersaing dengan Hasyim Muzadi, mantan ketua umum PB NU. Dua nama itu memang muncul sebelum muktamar tersebut berlangsung. Rivalitas pendukung keduanya sangat terasa selama muktamar. Kiai Sahal menang setelah Hasyim mundur di tengah jalan.

Pleno pemungutan suara untuk jabatan rais am dimulai pukul 11.00 Wita atau sekitar pukul 10.00 WIB. Sidang dipimpin Ketua Pengurus Wilayah NU Sulawesi Selatan Dr Zen Irwanto selaku tuan rumah. Zen didampingi ketua PW NU Jambi untuk mewakili Pulau Sumatera, PW NU Banten yang mewakili Pulau Jawa, PW NU Kalimantan Tengah sebagai wakil Pulau Kalimantan, dan PC NU Ternate selaku representasi Indonesia Timur.

Sebelum pemilihan, secara resmi Kiai Sahal sebagai rais am periode 2004-2009 menyatakan demisioner. Dalam kesempatan itu, pengasuh Ponpes Maslakul Huda, Kajen, Jateng, tersebut mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan selama kepengurusan lalu. Setelah itu, Hasyim dan seluruh pengurus syuriah dan tanfidziyah meninggalkan tempat di atas panggung, lalu duduk bersama para peserta muktamar.

Zen lantas membacakan tata tertib (tatib) pemilihan rais am sesuai dengan yang disepakati dalam muktamar. Yakni, pemilihan diadakan secara langsung, bebas, dan rahasia. Kandidat harus bebas dari pengurus partai politik dan mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 99 suara. Sesudah membacakan tatib itu, suasana di luar ruang senyap. Ribuan peserta dan penggembira muktamar seolah sudah tidak sabar untuk mengetahui calon rais am mendatang.

Sebelum memanggil para peserta untuk memberikan suara, salah seorang peserta dari PC NU Pamekasan, Jatim, menginterupsi. Kabarnya, dia bakal menyuarakan agar pemilihan rais am dilaksanakan melalui ahlul halli wal aqdi atau ditetapkan oleh para kiai sepuh. Namun, Zen tidak memberikan kesempatan karena sudah disepakati dalam pleno. Peserta itu lantas diminta pihak keamanan untuk keluar dari gedung pemilihan.

Setelah melalui penghitungan suara sekitar dua jam, Kiai Sahal mendapatkan suara terbanyak, yakni 272 di antara 503 suara yang dianggap sah. Sedangkan Hasyim meraih 180 suara. Selain mereka, muncul beberapa nama lain. Di antaranya, ada KH Makruf Amin dan KH Maemun Zuber. Namun, suara mereka bisa dihitung dengan jari.

Sesuai dengan tatib, calon yang bisa lanjut untuk mengikuti pemilihan minimal memenuhi syarat 99 suara. Hanya Kiai Sahal dan Hasyim yang melebihi limit itu. "Ada opsi lanjut ke tahap berikutnya. Pertama, apakah diteruskan sesuai dengan tatib atau tanya kepada Pak Hasyim, apakah bersedia untuk tidak melanjutkan pencalonan," ungkap Zen.

Suara peserta muktamar lantas terbelah. Ada yang menghendaki lanjut, tapi sebagian besar berharap Hasyim dengan legawa tidak meneruskan. Di luar ruang sidang, banyak suara yang menghendaki Hasyim yang juga mantan ketua PW NU Jatim itu mundur. Beberapa saat kemudian, Hasyim memberikan secarik kertas kepada pimpinan sidang. Zen lalu bergegas membacakannya. Isi surat itu, Hasyim tidak bersedia untuk dicalonkan sebagai rais am.

Pekik takbir dan salawat berkumandang bukan hanya di ruang tertutup tersebut. Di luar ruang, ribuan orang pun bersorak. "Hidup Pak Hasyim! Hidup Pak Hasyim!" teriak mereka bersahutan. Ketika dipeluk sejumlah peserta, Hasyim meneteskan air mata. Beberapa pendukung setianya juga tidak kuasa menahan tangis atas keputusan bijak tersebut. Dengan terus dikawal petugas, Hasyim berlalu untuk meninggalkan ruang dan menuju mobilnya tanpa berkata sepatah kata pun.

Sementara itu, pemilihan ketua umum PB NU juga berlangsung meriah, tapi tidak setegang pemilihan rais am. Pada tahap penentuan calon, muncul beberapa nama. Selain Said Aqil yang meraih 178 suara, ada nama KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) yang mendapatkan 83 suara, Slamet Effendy Yusuf (158), Ahmad Bagja (36), Ulil Abshar Abdalla (22), Ali Maschan Moesa (8), Abdul Aziz (7), Hasyim (6), dan Masdar Farid Mas'udi (6).

Karena hanya dua nama yang meraih lebih dari 99 suara, yakni Said Aqil dan Slamet, dua orang itulah yang berhak maju menjadi calon. Setelah melalui pemungutan suara hingga pukul 19.30 WIB, Said Aqil unggul dengan 294 suara. Sedangkan Slamet kebagian 201 suara. Begitu suara untuk Said Aqil melampaui 250, spontan para pendukung pria kelahiran Cirebon tersebut mengumandangkan takbir dan salawat. Bahkan, banyak yang bersujud syukur. Dalam ruang sidang, Said Aqil langsung dibopong.

Munculnya nama Slamet sebetulnya cukup mengejutkan muktamirin. Sebab, dua nama yang sebelumnya disebut-sebut bakal bersaing ketat adalah Said Aqil dan Gus Sholah. Kabar yang berkembang di arena muktamar, nama Slamet menjadi "kuda hitam" karena di-back up secara kuat oleh para petinggi parpol. Selama muktamar, memang banyak tokoh parpol yang berseliweran. Termasuk, sejumlah ketua umum. Baik tokoh di asrama haji maupun yang tinggal di sejumlah hotel berbintang di Makassar. Banyak dukungan yang terbang kepada Slamet pada malam sebelum pemungutan suara.

Sementara itu, setelah ditetapkan sebagai ketua umum, Said Aqil menegaskan akan membersihkan NU dari tarik-menarik kepentingan politik praktis dan membawa NU kembali ke pesantren. "Saya juga ingin menjadikan NU bersih dari kepentingan politik, sebagai kepanjangan pesantren yang kita semua tahu di pesantren ada agama, ada ilmu, ada akhlak, ada peradaban, budaya, kesederhanaan, kemandirian, dan persaudaraan yang sangat kukuh,'' kata Said.

Dia mengatakan, kepengurusannya kelak merevitalisasi pesantren. Hal itu sebagai prinsip atau paradigma membangun masyarakat, khususnya warga nahdliyin. "Semua itu berangkat dari semangat. Revitalisasi pesantren dengan mengonseptualkan kitab kuning karena kita tidak bisa lepas dari itu,'' kata Said. Dia didampingi Slamet Effendy Yusuf yang menjadi pesaingnya dalam perebutan posisi ketua umum.

Menurut Said, pesantren akan menyelamatkan jati diri umat Islam dan lebih umum untuk bangsa. Makanya, misi dia membawa NU kembali ke pesantren. "Di tengah era globalisasi yang sangat keras, tarik-menarik yang sangat keras, dari kanan radikalisme, sektarian, teroris, dari kiri sekuler, liberal, maka berangkat dari prinsip pesantren itulah kita bisa menyelamatkan jati diri, nilai-nilai, dan bangsa Indonesia," jelasnya.

NU, lanjut Said, harus betul-betul kembali ke khitah murni, yaitu kepanjangan dari visi misi para ulama, terutama dari pesantren.

Dr Sri Adiningsih: Rezim Tak Menarik, Masih Ada Mafia Lagi

pihak di tanah air yang marah dan malu saat mendengar laporan terbaru Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hongkong pada 8 Maret 2010. Menurut pendapat pelaku bisnis, kata PERC, Indonesia adalah negara terkorup di antara 16 negara tujuan investasi di kawasan Asia Pasifik. Posisi Indonesia lebih buruk daripada Kamboja yang tahun lalu terkorup.

Kenyataan itu memang menyakitkan. Sebab, Indonesia sudah berusaha membangun institusi untuk memberantas KKN, kelihatan hebat karena di berbagai media kita lihat usaha-usaha untuk memberantas KKN, sehingga kita percaya bahwa KKN makin menghilang dari bumi tercinta ini. Karena itu, dapat dimengerti jika banyak yang sanksi terhadap laporan PERC tersebut. Namun, mencuatnya berbagai kasus makelar kasus (markus) dan mafia pajak akhir-akhir ini membuat kita sulit untuk membantah laporan PERC itu.

Sedih rasanya melihat KKN masih saja membelenggu kita, sepertinya tidak ada kemajuan yang berarti. Padahal, masa depan bangsa banyak bergantung pada keberhasilan memberantas KKN. Bagaimana mungkin membangun ekonomi di era globalisasi yang sangat kompetitif jika masalah KKN masih saja hidup subur.

Pada era pasar bebas ini, persaingan antarnegara untuk meningkatkan daya saing internasional semakin ketat. Lihat saja barang-barang dari Tiongkok yang berhasil menyerbu pasar global, didukung habis-habisan oleh pemerintahnya di semua lini. Mulai berbagai pelayanan publik yang murah sampai dengan mata uangnya yang dibuat rendah sehingga memicu "kemarahan" banyak negara maju. Terutama AS dan Eropa Barat.

Memang, berbagai kemudahan/fasilitas yang diberikan kepada dunia usaha telah menjadi area pertempuran sengit banyak negara akhir-akhir ini. Hampir semua negara yang ingin menarik investor global berusaha mempercantik diri dengan memberikan pelayanan kepada dunia usaha sebaik-baiknya.

Dengan demikian, diharapkan investasi akan tumbuh dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta menyediakan lapangan kerja. Apalagi, hampir semua negara sedang berjuang untuk mengatasi great recession pada saat ini. Maka, persaingan menarik investor -baik domestik maupun asing- jelas semakin ketat. Indonesia mestinya juga kerja keras untuk mempermudah dunia usaha berbisnis di Indonesia. Jangan mempersulitnya. Apalagi kualitas pertumbuhan ekonomi kita semakin rendah.

Data yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tahun lalu tumbuh 4,5 persen (hanya di bawah Tiongkok, India, dan Vietnam). Namun, angka itu banyak didukung oleh pertumbuhan sektor yang tidak dapat diperdagangkan, seperti sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh 15,5 persen serta sektor listrik, gas, dan air minum yang tumbuh 13,8 persen. Sementara itu, sektor industri pengolahan yang mestinya menjadi motor penggerak ekonomi hanya tumbuh 2,1 persen. Demikian juga, jika dilihat dari sisi pengeluaran, pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah (15,7 persen) dan konsumsi rumah tangga 4,9 persen.

Sedangkan, pembentukan modal tetap bruto/investasi hanya tumbuh 3,3 persen pada tahun yang sama, meskipun banyak dana luar negeri yang masuk ke Indonesia. Sayangnya, dana dari luar sampai sekarang masih didominasi oleh hot money yang berjangka pendek sehingga menimbulkan potensi kerentanan yang tinggi pada stabilitas ekonomi makro kita. Pola pertumbuhan ekonomi seperti itu tidak dapat diandalkan akan berkelanjutan.

Sampai sekarang, motor penggerak ekonomi, seperti industri pengolahan dan investasi, masih terpukul alias mengikuti pola yang sama seperti pada masa sebelum great recession. Itu juga berarti bahwa masalah struktural dunia usaha tampaknya masih belum banyak mengalami kemajuan.

Masih tingginya KKN dan masalah pajak yang serius bisa membuat hambatan yang dihadapi dunia usaha semakin berat. Apalagi, membayar pajak masih dianggap sebagai masalah oleh pengusaha di Indonesia.

Peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business (EDB) dari International Finance Corporation (IFC) pada 2010 berada pada posisi 122 di antara 183 negara yang disurvei, sudah lebih baik daripada tahun sebelumnya. Namun peringkat dalam membayar pajak adalah 127, lebih rendah daripada peringkat EDB Indonesia. Itu berarti dari berbagai masalah investasi di Indonesia yang masih banyak, salah satu kontribusi besarnya justru dalam membayar pajak.

Indonesia banyak ketinggalan dari negara tetangga. Lihat saja, Malaysia berada pada peringkat 23 untuk peringkat EDB dan 24 dalam membayar pajak. Sementara itu, Thailand berada pada posisi 12 dan 88 pada periode yang sama. Bahkan, Papua Nugini pada peringkat 102 dan 98 serta Etiopia berada pada posisi 107 dan 42. Jawaranya adalah Singapura yang berada pada peringkat 1 dan 5.

Apalagi, tax rate yang menunjukkan besarnya beban pajak di Indonesia tidak termasuk kompetitif. Pajak korporasi mulai tahun ini 25 persen flat, pajak pendapatan pribadi 5-30 persen mulai 2009, dan pajak nilai tambah 10 persen. Di Malaysia masing-masing 26 persen, 0-26 persen, dan 5 persen (GST). Sedangkan, di Singapura untuk pajak yang sama, masing-masing adalah 17 persen mulai 2010, 3,5-20 persen, dan 7 persen (GST), Thailand 30 persen, 5-37 persen, dan 7 persen, serta Filipina 35 persen, 5-32 persen, serta 0, 7, dan 12 persen (Wikipedia).

Jika pajak masih menjadi masalah, sulit berharap dunia usaha berkembang dan investasi yang berjangka panjang masuk ke Indonesia. Apalagi, jika mafia pajak dan KKN masih hidup subur di tanah air. Bisa dibayangkan, betapa pajak masih akan menjadi masalah besar dunia usaha. Apalagi, tanpa itu pun, rezim pajak kita juga kalah menarik jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Karena itu, mafia pajak harus diberantas hingga tuntas. Jika tidak, jangan berharap industri dan investasi akan tumbuh tinggi lagi.

Selain itu, peran pajak dalam APBN semakin penting. Sekitar 3/4 penerimaan negara berasal dari pajak. Karena itu, berbagai pelayanan publik dan pelaksanaan program ataupun proyek untuk membangun Indonesia sangat tergantung pada penerimaan pajak.

Kasus mafia pajak jika tidak segera dituntaskan bisa membuat masyarakat yang sudah mulai timbul kesadaran membayar pajak akan segan untuk patuh dan memenuhi kewajibannya. Demikian pula, jika ekonomi tidak tumbuh, penerimaan pajak akan sulit ditingkatkan sehingga negara bisa kesulitan mendanai berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarat. Jika pemerintah tak serius, pada akhirnya kita semua yang dirugikan. Jadi, tidak ada pilihan lain: berantas KKN dan mafia pajak.

Unas SMA Berikan Banyak Pengalaman, Perketat Pengawasan Unas SMP

Peserta ujian nasional (unas) tingkat SMP/MTs dijanjikan dijaga ketat tim pemantau independen (TPI). Meski tak ada pengawas, TPI berhak berperan sebagai pengawas bila dianggap perlu.

Unas SMP/MTs dan SMP luar biasa (SMPLB) yang berlangsung mulai hari ini (29/3) hingga Kamis (1/4) tentu tak akan luput dari pengawasan TPI. Koordinator Nasional Pengawas dan TPI Haris Supratno mengatakan, pelaksanaan unas SMA memberikan banyak pengalaman terhadap Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan TPI. "Hampir semua modus dan pola kecurangan memang kami petakan sebagai pengalaman untuk memantau unas tingkat SMP," papar Haris kemarin (28/3).

Dia menjelaskan, beberapa modus telah dipelajari secara turun-temurun. Salah satunya, peserta unas beralasan ke toilet. "Dalam standar operasional kan juga dijelaskan, mereka harus didampingi saat ke belakang (toilet, Red)," ucapnya.

Modus lain, peserta sengaja membawa masuk HP selama ujian. Menurut Haris, modus tersebut tentu melibatkan kerja sama antara panitia dan pemantau unas. "Apalagi, untuk SMP tidak ada pengawasan, hanya pemantauan," papar dia.

Meski demikian, jelas Haris, pengawas dan TPI tidak akan diam saja. Kali ini, papar dia, pemantau dari perguruan tinggi (PT) juga boleh bekerja sebagai pengawas. "Tidak memiliki hak penuh, bila diperlukan saja," ujarnya.

Dia melanjutkan, pemantau berperan penting untuk memperlancar unas pada satuan pendidikan. Dia menuturkan, banyaknya kecurangan unas ditemukan oleh TPI bukan saat ujian dilaksanakan, melainkan sebelum naskah soal dibagikan kepada peserta. "Mulai isu jawaban, percetakan rusak, hingga kesalahan memasukkan amplop. Semua berada di luar tanggung jawab kami," tegasnya.

Haris menambahkan, yang dicari PT justru kesalahan siswa saat mengerjakan ujian di kelas. "Melihat gerak-gerik siswa yang mencurigakan dan memantau panitia penyelenggara," kata dia.

Tahun ini, terang dia, kinerja pemantau memang sedikit rumit. Tidak ingin disebut sebagai pengawas, pemantau bekerja mengawasi siswa, guru, dan kondisi sekolah. "Jika ada indikasi kecurangan, TPI langsung berkoordinasi," ungkapnya.

Haris juga membuka peluang soal ujian pengganti. Ujian itu, imbuh dia, bukan sebuah percobaan bagi siswa. Dia berharap, pada ujian reguler seluruh siswa dapat mengerjakan soal sesuai dengan kemampuan masing-masing. "Tanpa upaya apa pun, selain pemikiran mereka," ucapnya.

Menurut dia, mengikuti ujian pengganti justru menghabiskan waktu dan tenaga, baik siswa maupun panitia pelaksanaan unas. "Tidak perlu coba-coba lah," tegasnya. Haris menegaskan, tidak tertutup kemungkinan ujian itu tetap dijadwalkan jika siswa tak percaya dengan kemampuan sendiri. "Akhirnya, nyontek dengan berbagai macam cara," beber dia.

Kemenag Pidanakan Inisiator Konferensi Gay

Konferensi internasional kaum gay dan lesbian di Surabaya yang dijadwalkan pekan lalu memang batal terlaksana. Namun, dampak sosial akibat rencana itu berbuah ancaman pidana. Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan telah berkoordinasi dengan para penegak hukum untuk memproses pemidanaan panitia penyelengara dan inisiator acara itu.

Alasannya, kegiatan tersebut dianggap sebagai bentuk penodaan agama dan pelecehan tatanan susila. ''Kami sedang berkoordinasi dengan penegak hukum karena konferensi itu melukai umat beragama di Indonesia,'' ujar Suryadharma kemarin.

Pria yang akrab disapa SDA itu mengatakan, perilaku homoseksual, lesbian, dan biseksual bertentangan dengan ajaran berbagai agama, termasuk Islam. Bahkan, posisi Islam sangat jelas tertuang dalam Alquran surat Al Araf ayat 80-81. Islam menilai perilaku tersebut sebagai perbuatan keji dan berlebihan.

''Dasarnya jelas sekali dalam Islam terhadap gay, lesbian, sodomi, termasuk biseksual. Saya yakin, agama lain di Indonesia juga tidak ada yang sepakat dengan perilaku seksual menyimpang tersebut,'' katanya.